Staf Ahli Menkumham Tinjau Pelayanan Publik di LPKA Palembang

Palembang, INFO_PAS – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang menerima kunjungan staf ahli Menteri Hukum dan HAM, Haru Tamtomo, Jumat (29/4). Kunjungan mantan Direktur Informasi dan Komunikasi itu untuk melihat sejauh mana pelayanan publik seperti layanan kunjungan dan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) yang telah dilakukan LPKA Palembang terhadap masyarakat dan Anak Didik (Andik).

“Pelayanan PB jangan pernah ada yang menggunakan uang. Kalau sampai terjadi, laporkan kepada kami,” tegas Haru.

Haru juga sempat berkeliling LPKA dan berbincang-bincang dengan Andik untuk melihat pelaksanaan sekolah fillial yang juga bertepatan pada tanggal ujian sekolah.

“Tingkatkan pelayanan publik agar masyarakat dan Andik tahu bahwa LPKA Palembang sudah bersih dan transparansi dalam segala bidang informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat dan Andik, baik menyangkut tata cara pelayanan kunjungan dan pemberian PB,” pesannya.

Kontributor: Rizki Putra

http://m.pemasyarakatan.com/staf-ahli-menkumham-tinjau-pelayanan-publik-di-lpka-palembang/

Pemasyarakatan Bisa Bersihkan Narkoba dari Lapas/Rutan

Jakarta, INFO_PAS – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, meyakini Pemasyarakatan bisa membersihkan narkoba dari lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Ia menuturkan dengan komitmen yang kuat dari jajaran Pemasyarakatan, goal tersebut bisa dicapai.
“Razia internal petugas maupun bekerja sama dengan instansi lain, tes urin, serta tindakan tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada petugas yang terlibat narkoba merupakan bentuk kebulatan tekad seluruh jajaran Pemasyarakatan dalam perang melawan narkoba,” tegas Yasonna saat menjadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-52 di Lapas Cipinang, Rabu (27/4).

Ia mengakui masalah yang dihadapi Pemasyarakatan ada kaitannya dengan rendahnya nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong petugas dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, Yasonna menyerukan gerakan revolusioner untuk membangun mental petugas Pemasyarakatan agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.
“Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Pemasyarakatan, diperlukan pula penguatan dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan narapidana, perawatan tahanan, pembimbingan klien, dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Yasonna dengan tegas menyebut pihak-pihak yang meminta pengetatan remisi tidak mengetahui kondisi di lapas/rutan. “Itu tidak ada penghargaan karena narapidana juga telah menunjukan prestasi. Mereka berperan dalam meningkatkan kapasitas lapas menjadi lapas produksi dan industri,” urainya.
Dalam upacara tersebut, Menkumham bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan, I Wayan. K. Dusak, melakukan pembunyian sirine sebagai simbol semangat Pemasyarakatan. Dilakukan pula sejumlah penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga seperti dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman, Lembag Perlindungan Saksi dan Korban, Family Health Indonesia, PT. Palapa Indonesia, PT. Bahari Mitra Surya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
Menkumham juga memberikan sejumlah penghargaan kepada satuan kerja (satker) dan petugas yang berprestasi. Satker yang mendapat penghargaan adalah:
1, Lapas Narkotika Jakarta : kategori lapas yang berhasil melaksanakan rehabilitasi pengguna narkotika melampaui target yang ditentukan, kategori upaya penanganan pengaduan sesuai standar, dan kategori pengusulan integrasi (PB, CB, CMB) terbanyak;
2. Lapas Cianjur : kategori kepatuhan laporan Barang Milik Negara;
3. Rupbasan Surakarta : kategori pengelolaan basan baran sesuai standar dan berbasis teknologi;
4. Rutan Wonosari : kategori pengusulan PB Online dengan baik;
5. Lapas Pontianak : kategori responsif terhadap permintaan data keuangan;
6. Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat : kategori Divisi Pemasyarakatan perintis lapas industri.
Sedangkan petugas Pemasyarakatan yang mendapat penghargaan adalah Ricardho Rosario Talaud dari Lapas Tual, Hendra Hermawan dari Lapas Cirebon, dan Rohana dari Rutan Kandangan yang menjadi operator Sistem Database Pemasyarakatan terbaik.

Penulis: Irma Rachmani
Sumber :
http://www.pemasyarakatan.com/pemasyarakatan-bisa-bersihkan-narkoba-dari-lapasrutan/

Petugas Pemasyarakatan Harus Ganteng dan Cantik

Jakarta, INFO_PAS – Ada yang beda dalam pelaksanaan Apel Pagi pada Kamis (21/5) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Pembina Apel yang biasanya adalah Pejabat Eselon II kini dilaksanakan oleh Pejabat Eselon III. Kasubdit Kode Etik Profesi, Rudy Djoko Sumitro, berpesan agar Petugas Pemasyarakatan lebih ganteng dan cantik.

“Petugas Pemasyarakatan harus ganteng dan cantik,” ujar Rudy. “Maksudnya adalah kelengkapan seragam dan atribut agar digunakan sesuai ketentuan agar terlihat ganteng dan cantik,” jelasnya.

Rudy menambahkan bahwa kini di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan wilayah sudah mulai melaksanakan diseminasi terkait kode etik petugas pemasyarakatan. “Jangan sampai kalah dengan petugas di UPT. Kita di Kantor Pusat harus bisa mejadi teladan,” pesan Rudy.

Pada kesempatan apel pagi kali ini juga dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada atlit dari Ditjen PAS yang berhasil menyabet Juara Umum dalam pertandingan olah raga memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penulis : JP Budi Waskito

Petugas Pemasyarakatan Harus Ganteng dan Cantik | INFO_PAS | 4.5

Begini Cerita Eks Dirjen Pemasyarakatan Soal Ruwetnya Mereformasi Lapas

Jakarta - Handoyo sudah mundur dari jabatan Dirjen Pemasyarakatan. Posisi itu dahulu diperoleh Handoyo yang pernah menjabat di KPK ini lewat lelang jabatan di era Amir Syamsuddin. Setahun lebih menjabat, akhirnya Handoyo meninggalkan pos Dirjen itu.

Kepada detikcom, Handoyo merasa gagal membenahi Lapas. Masih banyak praktik pungli hingga sipir yang 'main mata' dengan Napi. Yang terbaru saja, di kasus Freddy Budiman terpidana mati bandar narkoba yang sudah ditahan di Nusakambangan tetapi tetap saja bisa mengendalikan bisnis narkoba. Diduga, ada sipir yang membantu Freddy.

"Awal saya masuk, saya mendengar dan mempelajari masalah di Pemasyarakatan dengan melihat audit kinerja kelembagaan dari BPK dan juga Kemenpan," jelas Handoyo, Rabu (6/5/2015).

Dari hasil dua audit lembaga itu, terdapat persoalan mendasar mengapa Pemasyarakatan tak pernah bisa 'move on', dan selalu menghadapi masalah yang sama.

Pertama, soal kewenangan kelembagaan. Pemasyarakatan tak pernah membuat sendiri kegiatan dan penganggaran. Semua di bawah Kesekjenan, yang memiliki tupoksi berbeda.

"Pemasyarakaran tak bisa melakukan penganggaran berdasarkan skala prioritas," terang dia.

Kedua soal sumber daya manusia, yang tak kalah pentingnya. Dari 43 ribu pegawai Kemenkum, 31 ribu merupakan pegawai Pemasyarakatan. Seluruh penempatan dan pengaturan pegawai juga tak di bawah Dirjen, tetapi diatur Sekjen. Kadang, sebagai Dirjen dia tak tahu mengapa si A naik pangkat kemudian ditempatkan di Lapas tertentu, atau Si B dicopot jadi Kalapas dan dipindahkan.

"Untuk yang naik pangkat juga tidak pernah ada pelatihan, atau masa pra jabatan dengan memberitahu kewenangannya apa saja. Ini membuat pegawai kurang disiplin dan sulit dikendalikan. Ada penurunan mentalitas karena ini," tegas dia

"Rasio sipir dan tahanan itu 1 berbanding 45, dan yang kemarin di Medan yang baru diresmikan, itu 400 napi diawasi 3 sipir. Ini malah jadi terbalik, penghuni yang mengawasi sipir. Terjadi interaksi yang tak seimbang, dan petugas rentan dipengaruhi," urainya lagi.

Handoyo bersama para direktur pernah mengusulkan sebuah Badan Pemasyarakatan, di mana badan ini memiliki kewenangan sendiri dan di bawah Kemenko Polhukam. Namun hingga kini tak pernah ada titik terang, padahal Pemasyarakatan menjadi lembaga sendiri itu penting karena menyangkut ribuan napi.

"Ini yang saya perjuangkan sejak dahulu, tapi belum berhasil. Dahulu juga saya pernah menyampaikan, kalau badan ini yang dibentuk untuk reformasi birokrasi tak bisa dilakukan, saya akan mundur," tutupnya.
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/05/06/090626/2906923/10/1/begini-cerita-eks-dirjen-pemasyarakatan-soal-ruwetnya-mereformasi-lapas

Lapas Kelas IIB Merauke Gelar Family Day

Merauke – Dalam rangka memberikan kesempatan  kepada setiap binaan Lapas Merauke untuk melepaskan  rindu dengan keluarganya, Lembaga Pemasyarakatan  Klas IIB  Merauke menggelar family day,  Kamis, (30/4). Family day yang digelar ini merupakan rangkaian dari Hari Pemasyarakatan  ke-51 tahun yang sudah  digelar bersama dengan warga Lapas Merauke.

Kasi Binadik  Lapas Merauke Viktor Aponno, SH,   menjelaskan, family day yang dilakukan ini  sebagai wujud kebersamaan antara petugas, warga binaan dan keluarga dari  binaan. ‘’Jadi ini kita lakukan untuk saling mendekatkan diri. Tujuannya, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan  terjadi dengan warga binaan maka kita bisa dengan mudah melakukan komunikasi maupun kordinasi dengan keluarganya,’’ katanya.

Menurutnya, kegiatan ini sudah dilakukan  beberapa tahun terakhir ini  dan sangat direspon baik oleh setiap keluarga binaan Lapas Merauke. Sebab, dengan  adanya family day ini, setiap binaan bisa  ketemu langsung dan saling lepas rindu dengan keluarga mereka. Diakui Viktor Aponno, pihaknya telah membentuk panitia dimana pihaknya bertanggung jawab penuh atas kegiatan tersebut, selalu berusaha mejaga agar kegiatan yang dilakukan mulai dari puikul 09.00-16.00 WIT tersebut berjalan dengan baik.

‘’Kami juga sudah ingatkan  keluarga dari warga binaan untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Jika itu yang terjadi akan merugikan sendiri baik keluarga maupun dair binaan itu sendiri. Tentu kegiatan seperti ini kita evaluasi jika terjadi sesuatu yang menciderai kegiatan yang sangat bagus ini,’’ terangnya. karena itu, Aponno mengharapkan keluarga  binaan untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan.

Seorang pengunjung bernama Maria  mengaku berterima kasih kepada pihak Lapas Merauke  atas program yang dilaksanakan ini . Sebab dengan adanya family day ini, pihaknya   bisa ketemu langsung dengan keluarga yang ada di dalam Lapas.

sumber: http://infopublik.id/

Lapas Kelas IIB Merauke Gelar Family Day | INFO_PAS | 4.5

Dirjen Pemasyarakatan Serah Terimakan Jabatan Kepada Plt

Sertijab

Jakarta, INFO_PAS – Serah terima jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Handoyo Sudradjat kepada Plt Dirjen PAS Ma’mun berlangsung di kantor Ditjen Pemasyarakatan, selasa (05/05).

Dalam pisah sambut tersebut, Handoyo memberikan sambutan dan menjelaskan alasan dia mengundurkan diri.

“Saya akui sebagai manusia, kemampuan saya tidak cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan di Pemasyarakatan,” ujarnya

Handoyo juga menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih kepada jajarannya, atas dedikasinya kepada Pemasyarakatan saat dia menjadi pimpinan.

“Saya juga meminta maaf dan terima kasih kepada seluruh jajaran yang tanpa lelah meskipun mungkin menjadi bosan,” pungkasnya

Sementera, Kasubdit Komunikasi Akbar Hadi menjelaskan bahwa Serah terima jabatan tersebut disaksikan oleh Sekjen Kemenkumham Bambang Sariwanto, Staf Ahli Menteri Bidang Polhukam Haru, dan jajaran Direktur di Ditjen PAS.

“Sertijab telah diserah terimakan dan disaksikan oleh Sekjen Kemenkumham,” ujar Akbar Hadi.

Penulis: Fariz Nur

Sumber: http://www.pemasyarakatan.com/dirjen-pemasyarakatan-serah-terimakan-jabatan-kepada-plt/

Dari Balik Jeruji Besi, Napi Ini Menulis Buku Inspiratif

Liputan6.com, Bandung – Terjerat kasus hukum dan ditahan di lembaga pemasyarakatan atau lapas tidak membuat Wulan Murad berhenti berkarya. Bahkan dengan keterbatasan yang dimilikinya, ia bisa menghasilkan satu buku yang bisa memberikan inspirasi.

Berbekal pengalamanannya menginap di hotel prodeo, Wulan menulis buku berisi kisah dirinya dan rekan-rekannya selama menjalani masa tahanan.

“Isinya ada true story dan fiksi, isinya bagus. Kumpulan cerpen banyak kisah nyata dan pengalaman di sini,” kata Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasi Binadik) Lapas Wanita Sukamiskin Bandung, Inna Imaniati, Rabu (15/4/2015).

Menurut Inna, Wulan menunjukkan bakatnya setelah juara dalam lomba cerpen antar-warga binaan se-Indonesia pada 2013 silam. Setelah itu, pihak lapas memberikan fasilitas dan dukungan sehingga buku Suara Napi’ bisa terealisasikan.

“Pengerjaannya selama 3 bulan. Hanya mulai mencari bahan dan lain-lain sejak 2013 dan saat mulai menjadi warga binaan,” imbuh dia.

Ia menambahkan, kendala tidak hanya fasilitas Lapas yang tidak memadai saat dilakukan pengerjaan buku ini, tapi masalah dana untuk mencetak saat buku telah selesai dikerjakan.

“Wulan suka di tempat saya (ruangan) bikin buku karena nggak ada fasilitasnya. Saya sebagai pembina memberikan kesempatan seluas-luasnya. Untuk cetak alhamdulillah 1000 eksemplar,” jelas dia.

Inna berharap setelah diluncurkan buku ini bisa mengurangi stigma negatif masyarakat kepada narapidana dan mantan narapidana. (Ans)

Sumber : liputan6.com