Gapai Ridha & Maghfirah Melalui Pesantren Ramadhan Lapas Cikarang

Cikarang, INFO_PAS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Cikarang, Toro Wiyarto, membuka Pesantren Ramadhan 1437 Hijriah, Senin (13/6). Bertema “Dengan Bulan Suci Ramadhan Kita Gapai Ridho dan Maghfirah Allah SWT,” sebanyak 300 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengikuti kegiatan tersebut.

Selama pelaksanaan Pesantren Ramadhan, para WBP mendapat pemantapan materi dari KH. Mubaroq. “Untuk dapat menyampaikan sesuatu, kita harus mendapatkan ilmunya. Disinilah ilmu dan wawasan kita dapatkan,” tutur Toro.

Kalapas berharap para peserta Pesantren Ramadhan dapat menjadi orang yang mampu menyampaikan ilmu yang telah didapatnya kepada orang lain, bukan hanya digunakan untuk diri sendiri.

Sementara itu, KH. Mubaroq memotivasi para peserta untuk meningkatkan keimanan karena keimanan inilah yang membuat kuat dari segala cobaan yang menimpa. “Barang siapa yang berpuasa dengan dasar keimanan dan ridha, Allah akan mengampuni dosa-dosanya,” pesannya.

Kontributor : Mu'alim N. Shiyam

Sumber : http://www.ditjenpas.go.id/gapai-ridha-maghfirah-melalui-pesantren-ramadhan-lapas-cikarang/

Pemindahan WBP 

Kurangi Gangguan Kamtib

Cikarang, INFO_PAS – Sebanyak 29 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Bekasi, Rabu (8/6) dini hari. Sebanyak 20 WBP pria dipindah ke Lapas Garut, empat WBP wanita dipindah ke Lapas Wanita Bandung, dan lima WBP anak dipindah ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung.

Proses pemindahan WBP dibantu lima personel kepolisian dan satu orang dari kejaksaan dengan menggunakan dua kendaraan dimana satu kendaraan merupakan milik kejaksaan.

“Pemindahan ini bukan sekedar mengurangi kapasitas, namun untuk mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban serta program pembinaan untuk WBP wanita dan anak mengingat Lapas Kelas III Bekasi merupakan lapas umum yang mayoritas berisi WBP dewasa dan pria,” terang Kepala Lapas Kelas II Bekasi, Toro Wiyarto.

Selain itu, pemindahan ini juga bertujuan agar WBP anak dapat melanjutkan kembali pendidikan yang telah mereka ditinggalkan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Pembinaan terhadap WBP anak harus mengedepankan perlakuan yang ramah anak dan berbasis budi pekerti,” tutupnya.

Kontributor: Mu’alim
Sumber : http://www.ditjenpas.go.id/pemindahan-wbp-kurangi-gangguan-kamtib/

Ganti AKIP, Menkumham Resmikan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Jakarta – Nama Akademi Ilmu Pemasyarakatan resmi berganti menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Perubahan nama ini pun merubah jenjang pendidikan bagi taruna pemasyarakatan dari diploma III menjadi diploma IV.

Perubahan ini mengacu pada peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2016, dengan bisa melakukan pendidikan hingga diploma IV.

Dalam pendidikan ini akan terdapat tiga program pendidikan, yakni teknik pemasyarakatan, manajemen pemasyarakatan dan bimbingan pemasyarakatan.

“Pemulihan secara bertahap sehingga bisa berintegrasi dengan masyarakat launching perubahan akademi pemasyarakatan menjadi politeknik pemasyarakatan dari semula diploma III berdsarkan peraturan Menkumham Nomor 16 Tahun 2016, Politeknik bisa melakukan pendidikan hingga diploma IV,” kata Kepala BPSDM Hukum dan HAM Mardjoeki dalam sambutannya di Gedung BPSDM, Jalan Raya Gandul, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/5/2016).

Pergantian nama ini diresmikan langsung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Politikus PDI Perjuangan ini sempat menyampaikan harapannya kepada para taruna pemasyarakatan dengan diresmikannya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini.

Ia ingin para taruna ke depannya bisa lebih meningkatkan kompetensinya pada program pembinaan terhadap para narapidana.

“Teori-teori yang diterima di akademik akan diterapkan dengan variasi melalui pengalaman, realitas yang kadang jauh dari ekspektasi. Saya mengharapkan untuk terus menerus meningkatkan kompetensi di bidang tanggung jawab,” jelas Yasonna.

Dalam peresmian ini hadir pula Menteri PANRB Yudi Chrisnandi, Dirjen Pemasyarakatan I Wayan Kusmiantha Dusak serta ratusan taruna pemasyarakatan.

Sumber : Metrotvnews.com

xxxfilmxxx

Staf Ahli Menkumham Tinjau Pelayanan Publik di LPKA Palembang

Palembang, INFO_PAS – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang menerima kunjungan staf ahli Menteri Hukum dan HAM, Haru Tamtomo, Jumat (29/4). Kunjungan mantan Direktur Informasi dan Komunikasi itu untuk melihat sejauh mana pelayanan publik seperti layanan kunjungan dan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) yang telah dilakukan LPKA Palembang terhadap masyarakat dan Anak Didik (Andik).

“Pelayanan PB jangan pernah ada yang menggunakan uang. Kalau sampai terjadi, laporkan kepada kami,” tegas Haru.

Haru juga sempat berkeliling LPKA dan berbincang-bincang dengan Andik untuk melihat pelaksanaan sekolah fillial yang juga bertepatan pada tanggal ujian sekolah.

“Tingkatkan pelayanan publik agar masyarakat dan Andik tahu bahwa LPKA Palembang sudah bersih dan transparansi dalam segala bidang informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat dan Andik, baik menyangkut tata cara pelayanan kunjungan dan pemberian PB,” pesannya.

Kontributor: Rizki Putra

http://m.pemasyarakatan.com/staf-ahli-menkumham-tinjau-pelayanan-publik-di-lpka-palembang/

Pemasyarakatan Bisa Bersihkan Narkoba dari Lapas/Rutan

Jakarta, INFO_PAS – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, meyakini Pemasyarakatan bisa membersihkan narkoba dari lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Ia menuturkan dengan komitmen yang kuat dari jajaran Pemasyarakatan, goal tersebut bisa dicapai.
“Razia internal petugas maupun bekerja sama dengan instansi lain, tes urin, serta tindakan tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada petugas yang terlibat narkoba merupakan bentuk kebulatan tekad seluruh jajaran Pemasyarakatan dalam perang melawan narkoba,” tegas Yasonna saat menjadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-52 di Lapas Cipinang, Rabu (27/4).

Ia mengakui masalah yang dihadapi Pemasyarakatan ada kaitannya dengan rendahnya nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong petugas dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, Yasonna menyerukan gerakan revolusioner untuk membangun mental petugas Pemasyarakatan agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.
“Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Pemasyarakatan, diperlukan pula penguatan dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan narapidana, perawatan tahanan, pembimbingan klien, dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Yasonna dengan tegas menyebut pihak-pihak yang meminta pengetatan remisi tidak mengetahui kondisi di lapas/rutan. “Itu tidak ada penghargaan karena narapidana juga telah menunjukan prestasi. Mereka berperan dalam meningkatkan kapasitas lapas menjadi lapas produksi dan industri,” urainya.
Dalam upacara tersebut, Menkumham bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan, I Wayan. K. Dusak, melakukan pembunyian sirine sebagai simbol semangat Pemasyarakatan. Dilakukan pula sejumlah penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga seperti dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman, Lembag Perlindungan Saksi dan Korban, Family Health Indonesia, PT. Palapa Indonesia, PT. Bahari Mitra Surya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
Menkumham juga memberikan sejumlah penghargaan kepada satuan kerja (satker) dan petugas yang berprestasi. Satker yang mendapat penghargaan adalah:
1, Lapas Narkotika Jakarta : kategori lapas yang berhasil melaksanakan rehabilitasi pengguna narkotika melampaui target yang ditentukan, kategori upaya penanganan pengaduan sesuai standar, dan kategori pengusulan integrasi (PB, CB, CMB) terbanyak;
2. Lapas Cianjur : kategori kepatuhan laporan Barang Milik Negara;
3. Rupbasan Surakarta : kategori pengelolaan basan baran sesuai standar dan berbasis teknologi;
4. Rutan Wonosari : kategori pengusulan PB Online dengan baik;
5. Lapas Pontianak : kategori responsif terhadap permintaan data keuangan;
6. Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat : kategori Divisi Pemasyarakatan perintis lapas industri.
Sedangkan petugas Pemasyarakatan yang mendapat penghargaan adalah Ricardho Rosario Talaud dari Lapas Tual, Hendra Hermawan dari Lapas Cirebon, dan Rohana dari Rutan Kandangan yang menjadi operator Sistem Database Pemasyarakatan terbaik.

Penulis: Irma Rachmani
Sumber :
http://www.pemasyarakatan.com/pemasyarakatan-bisa-bersihkan-narkoba-dari-lapasrutan/

Petugas Pemasyarakatan Harus Ganteng dan Cantik

Jakarta, INFO_PAS – Ada yang beda dalam pelaksanaan Apel Pagi pada Kamis (21/5) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Pembina Apel yang biasanya adalah Pejabat Eselon II kini dilaksanakan oleh Pejabat Eselon III. Kasubdit Kode Etik Profesi, Rudy Djoko Sumitro, berpesan agar Petugas Pemasyarakatan lebih ganteng dan cantik.

“Petugas Pemasyarakatan harus ganteng dan cantik,” ujar Rudy. “Maksudnya adalah kelengkapan seragam dan atribut agar digunakan sesuai ketentuan agar terlihat ganteng dan cantik,” jelasnya.

Rudy menambahkan bahwa kini di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan wilayah sudah mulai melaksanakan diseminasi terkait kode etik petugas pemasyarakatan. “Jangan sampai kalah dengan petugas di UPT. Kita di Kantor Pusat harus bisa mejadi teladan,” pesan Rudy.

Pada kesempatan apel pagi kali ini juga dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada atlit dari Ditjen PAS yang berhasil menyabet Juara Umum dalam pertandingan olah raga memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penulis : JP Budi Waskito

Petugas Pemasyarakatan Harus Ganteng dan Cantik | INFO_PAS | 4.5

Begini Cerita Eks Dirjen Pemasyarakatan Soal Ruwetnya Mereformasi Lapas

Jakarta - Handoyo sudah mundur dari jabatan Dirjen Pemasyarakatan. Posisi itu dahulu diperoleh Handoyo yang pernah menjabat di KPK ini lewat lelang jabatan di era Amir Syamsuddin. Setahun lebih menjabat, akhirnya Handoyo meninggalkan pos Dirjen itu.

Kepada detikcom, Handoyo merasa gagal membenahi Lapas. Masih banyak praktik pungli hingga sipir yang 'main mata' dengan Napi. Yang terbaru saja, di kasus Freddy Budiman terpidana mati bandar narkoba yang sudah ditahan di Nusakambangan tetapi tetap saja bisa mengendalikan bisnis narkoba. Diduga, ada sipir yang membantu Freddy.

"Awal saya masuk, saya mendengar dan mempelajari masalah di Pemasyarakatan dengan melihat audit kinerja kelembagaan dari BPK dan juga Kemenpan," jelas Handoyo, Rabu (6/5/2015).

Dari hasil dua audit lembaga itu, terdapat persoalan mendasar mengapa Pemasyarakatan tak pernah bisa 'move on', dan selalu menghadapi masalah yang sama.

Pertama, soal kewenangan kelembagaan. Pemasyarakatan tak pernah membuat sendiri kegiatan dan penganggaran. Semua di bawah Kesekjenan, yang memiliki tupoksi berbeda.

"Pemasyarakaran tak bisa melakukan penganggaran berdasarkan skala prioritas," terang dia.

Kedua soal sumber daya manusia, yang tak kalah pentingnya. Dari 43 ribu pegawai Kemenkum, 31 ribu merupakan pegawai Pemasyarakatan. Seluruh penempatan dan pengaturan pegawai juga tak di bawah Dirjen, tetapi diatur Sekjen. Kadang, sebagai Dirjen dia tak tahu mengapa si A naik pangkat kemudian ditempatkan di Lapas tertentu, atau Si B dicopot jadi Kalapas dan dipindahkan.

"Untuk yang naik pangkat juga tidak pernah ada pelatihan, atau masa pra jabatan dengan memberitahu kewenangannya apa saja. Ini membuat pegawai kurang disiplin dan sulit dikendalikan. Ada penurunan mentalitas karena ini," tegas dia

"Rasio sipir dan tahanan itu 1 berbanding 45, dan yang kemarin di Medan yang baru diresmikan, itu 400 napi diawasi 3 sipir. Ini malah jadi terbalik, penghuni yang mengawasi sipir. Terjadi interaksi yang tak seimbang, dan petugas rentan dipengaruhi," urainya lagi.

Handoyo bersama para direktur pernah mengusulkan sebuah Badan Pemasyarakatan, di mana badan ini memiliki kewenangan sendiri dan di bawah Kemenko Polhukam. Namun hingga kini tak pernah ada titik terang, padahal Pemasyarakatan menjadi lembaga sendiri itu penting karena menyangkut ribuan napi.

"Ini yang saya perjuangkan sejak dahulu, tapi belum berhasil. Dahulu juga saya pernah menyampaikan, kalau badan ini yang dibentuk untuk reformasi birokrasi tak bisa dilakukan, saya akan mundur," tutupnya.
Sumber : http://news.detik.com/read/2015/05/06/090626/2906923/10/1/begini-cerita-eks-dirjen-pemasyarakatan-soal-ruwetnya-mereformasi-lapas